Top

Pemerintah Cabut Pembatasan Fitur Medsos

a

Pemerintah Cabut Pembatasan Fitur Medsos

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencabut kebijakan pembatasan fitur penyebaran video dan gambar di media sosial.

Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan fitur penyebaran video dan gambar di media sosial telah dapat digunakan kembali sejak Sabtu (25/5) siang. Kendati demikian, kata Semuel, Kominfo tetap akan memantau penyebaran informasi bohong di media sosial.

“Temuan kami ada 30 hoaks yang dibuat dan disebarkan lewat 1.932 url. Ada di Facebook (450 url), Instagram (591 url), Twitter (784 url), dan 1 LinkedIn. Ini semua tetap kita pantau,” jelas Semuel Abrijani Pangerapan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Sabtu (25/5).

Semuel menambahkan pemerintah akan merevisi aturan baru soal media sosial yang salah satunya mewajibkan penyedia layanan media sosial untuk membersihkan hoaks di platform mereka. Menurutnya, pemerintah akan memberikan sanksi mulai dari administrasi, denda hingga penutupan jika penyedia layanan tidak mentaati aturan yang akan dibuat tersebut.

 “Kami akan menerbitkan suatu aturan baru. Jadi ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang kita revisi. Kami wajibkan ke platform secara aktif membersihkan berita bohong,” tambah Semuel.

Menanggapi ini, peneliti Amnesty International Indonesia Papang Hidayat mengatakan, pencabutan kebijakan ini memang harus dilakukan dengan segera. Ia beralasan ancaman nasional yang menjadi dasar kebijakan ini tidak jelas. Apalagi, demo penolakan terhadap hasil Pilpres 2019 hanya terjadi di beberapa kota saja.

“Menurut kita itu langkah yang tidak memenuhi unsur proporsionalitas dan nesesitas. Pertama nesesitas, ancaman terhadap keamanan nasional yang masih abstrak itu sangat tidak bisa dibenarkan. Karena ancaman itu tidak konkret,” jelas Papang.

Papang meminta pemerintah tidak mengambil kebijakan pembatasan fitur media sosial di masa mendatang. Sebab, pembatasan ini telah menghambat kerja pemantau hak asasi manusia dan jurnalis dalam aksi 21-22 Mei lalu.

Sumber : www.voaindonesia.com

No Comments

Post a Comment