Top

Kronologi Polemik Pengenaan Biaya untuk Isi Ulang E-money

inimedia-kronologi-polemik-pengenaan-biaya-untuk-isi-ulang-e-money

Kronologi Polemik Pengenaan Biaya untuk Isi Ulang E-money

Pada awal September 2017, Bank Indonesia (BI) mendapat sorotan setelah sang Gubernur Agus Martowardojo menyatakan bahwa BI akan mengeluarkan aturan pengenaan biaya untuk isi ulang uang elektronik (e-money). Saat itu, beliau belum bisa memastikan berapa nominal yang akan dikenakan oleh para bank kepada konsumen e-money.

Hal ini menjadi pembicaraan setelah aplikasi on demand GO-JEK, yang juga memiliki layanan pembayaran GO-PAY, mengirim pesan kepada para pengguna mereka. Dalam pesan yang dikirim sekitar tanggal 13 September 2017 tersebut, GO-JEK menginformasikan bahwa setiap pengisian saldo GO-PAY lewat Bank Mandiri akan dikenakan biaya Rp2.500.

Hal ini ditampik oleh Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, Rohan Hafas. Rohan menyatakan akan langsung menemui pihak GO-JEK terkait hal tersebut. Dua hari berselang, GO-JEK mengeluarkan pernyataan bahwa mereka dan Bank Mandiri telah sepakat untuk tidak memberlakukan biaya isi saldo sebesar Rp2.500 tersebut.

Sayangnya, pernyataan tersebut terkesan terlambat, karena masyarakat sudah banyak mengeluarkan reaksi. Enny Sri Hartati, ahli ekonomi dari The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengatakan bahwa Bank Indonesia telah berbuat zalim terhadap masyarakat apabila mengenakan biaya untuk isi ulang e-money.

Pengacara yang juga merupakan Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, David Mahurum L. Tobing, bahkan menyatakan bahwa ia akan menggugat Gubernur BI apabila mereka jadi mengeluarkan aturan terkait biaya isi ulang e-money. Menurutnya, biaya tersebut bisa disebut sebagai praktik mal-administrasi yang merugikan konsumen.

Tetap ada biaya di fasilitas bukan milik penyedia e-money

Pada 19 September 2017 lalu, Gubernur BI kembali menegaskan bahwa ia tetap akan membuat aturan mengenai biaya isi ulang e-money yang saat ini telah sampai tahap finalisasi. Namun menurutnya, biaya tersebut hanya akan dikenakan apabila pengguna melakukan isi ulang di tempat bukan milik penyedia e-money.

Itulah mengapa pengisian saldo di convenience store akan tetap dikenakan biaya. Sedangkan untuk pengisian saldo melalui fasilitas bank yang menerbitkan, tidak akan dikenakan biaya.

Sebelumnya, sempat muncul kabar bahwa Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terdiri atas Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN telah sepakat untuk tidak mengenakan biaya isi ulang e-money. Hal ini dinyatakan oleh Suprajarto, Direktur Utama BRI, kepada Jawa Pos.

Maryono, Ketua dari Himbara, mengklarifikasi bahwa pada prinsipnya mereka memang ingin biaya isi ulang e-money ditiadakan. Namun sejauh ini mereka tidak bisa mengambil langkah apa pun karena semua ketentuan sedang diatur. Ia menegaskan bahwa anggota Himbara akan tetap mengikuti ketentuan yang nanti dikeluarkan BI.

Untuk perawatan infrastruktur

Pada tanggal 19 September 2017, Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja berusaha menjelaskan mengapa para bank perlu mengenakan biaya untuk isi ulang e-money. Uang tersebut menurutnya berguna untuk perawatan infrastruktur seperti mesin Electronic Data Capture (EDC).

“Saat ini endapan dana kami cuma ada Rp200 miliar. Kalau spread enam persen, berarti setahun kami cuma dapat Rp15 miliar. Untuk perawatan kami butuh Rp80 miliar, sehingga kini kami tekor Rp65 miliar,” jelas Jahja kepada Antara.

Namun Jahja mengatakan bahwa pihaknya akan menghormati apa pun keputusan Bank Indonesia. Ia pun siap mengikuti aturan apabila BI nantinya akan meniadakan biaya untuk isi ulang saldo e-money.

Menarik untuk ditunggu bagaimana bentuk aturan yang akan dikeluarkan BI pada akhir bulan September 2017 terkait masalah ini.

 

Sumber : https://id.techinasia.com

No Comments

Post a Comment